Tugas makalah perilaku konsumen " tentang persepsi konsumen "

Tugas Makalah

PERSEPSI KONSUMEN

DI SUSUN OLEH

AGUNG PUTU BUDIARTA    TISRA PRATIWI     YULIANTI               AMINI    RISKI SULSIANINGSIH    KADEK MERTAJIWA    DINCE    ANGGRENI M. SARI

REINALDI RUSLAN    HERIANTO DJUFRI    ASHAL ARFA    KETUT LASTAWA    WAYAN SETIAWAN    SITI AISAH    RISKI REKEN

PROGRAM STUDI EKONOMI MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ANDI DJEMMA

PALOPO

2014/2015

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyusun dan menyelesaikan makalah ini. Penulisan makalah ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Ekonomi Pembangunan dari dosen yang bersangkutan dan ada pun Tema makalah kami yaitu “kebijakan-kebijakan dalam ekonomi pembangunan ’’  kami menyadari bahwa sejak perencanaan sampai penulisan makalah ini selalu ada hambatan yang dihadapi, namun semua itu dapat teratasi dengan baik berkat bantuan dan motivasi dari berbagai pihak.

Dalam penulisan makalah ini kami merasa masih banyak kekurangan baik dari teknis penulisan maupun materi yang disusun, mengingat akan kemampuan yang di miliki penulis atau penyusun. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun, sangat dibutuhkan penulis dan harapkan dari semua pihak demi kesempurnaan makalah ini.

Akhir kata kami ucapan semoga makalah ini bisa bermanfaat bagi semua pihak khusunya mahasiswa jurusan Ekonomi manajemen. Dan kami berharap semoga Allah SWT memberikan imbalan kepada mereka yang telah memberikan bantuan, dan dapat menjadikan bantuan ini sebagai ibadah,Amin yaa rabbal alamin.

                                                                                    Palopo, 22 November 2013

                                                                                                Penyusun

 

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR  .............................................................................    i

DAFTAR ISI  ..........................................................................................      ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1.        Latar belakang  .................................................................  xi

1.2.        Tujuan penulisan  ............................................................. xii

1.3.        Manfaat penulisan  ........................................................... xii

1.4.        Rumusan masalah  ........................................................... xii 

BAB II PEMBAHASAN 

1.1      Pengertian pembangunan ekonomi  ...................................          1

2.2 . kebijakan-kebijakan dalam ekonomi pembngunan .............        3

2.4. hubungan antar kebijakan fiskal dangan moneter ...............        11

2.5. kebijakan perdangan internasional ......................................           11       

2.6. Teori-teori dalam kebijakan ekonomi pembangunan ..........         16

BAB III PENUTUP

            3.1. kesimpulan ...........................................................................    20

            3.2. saran ....................................................................................     20

DAFTAR PUSTAKA  .............................................................................     21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.        Latar Belakang

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan pendudukdan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara. Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikankapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP riil di negara tersebut. Adanya pertumbuhanekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Perbedaan antara keduanya adalah pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan, sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagaisektor perekonomian seperti dalam lembaga, pengetahuan, dan teknik.

1.2. Tujuan Penulisan

Makalah ini dibuat sebagai salah satu tugas mata kuliah ekonomi pembangunan.Tujuan yang diharapkan adalah agar mahasiswa mengetahui bagaimana kebijakan-kebijakan dalam ekonomi pembangunan khususnya di Indonesia, dengan melihat keadaan yang terjadi di masyarakat.

1.3.  Manfaat penulisan

Makalah ini diharapkan memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umunya berupa ilmu mengenai kebijakan-kebijakan dalam ekonomi pembangunan khususnya di Indonesia. Semoga makalah ini dapat digunakan sebagi referensi bagi pihak yang ingin mempelajari yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan dalam ekonomi pembangunan khususnya di Indonesia ini.

1.4. Rumusan Masalah

1.    Apa Pengertian ekonomi pembangunan ?

2.    Bagaimana Kebijakan-kebijakan dalam ekonomi pembangunan ?

3.    Bagaiman Hubungan antara kebijakan fiskal dengan moneter  ?

4.    Bagaimana Kebijakan perdangan internasional ?

5.    Bagaimana Teori-teoti dalam ekonomi pembangunan ?

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Pengertian Ekonomi Pembangunan

Ekonomi pembangunan adalah suatu perluasan yang sangat penting dari ilmu ekonomi tradisional dan polotik ekonomi.sementara ilmu ini mementingkan alokasi sumber daya secara efisien dan pertumbuhan output yang baik.dan juga memusatkan perhatian terutama kepada mekanisme perekonomian,sosial dan kelembagaan yang diperlukan untuk menghasilkan perbaikan taraf hidup yang cepat dalam skala besar bagi sejumlah orang.strategi pembangunan masa lalu yang berupaya untuk meningkatkan hasil pertanian, menciptakan lapangan kerja, dan menghilangkan kemiskinan sangat sering gagal karena para ekonom dan para penasehat kebijakan yang lainnya tidak melihat perekonomian sebagai suatu sistem sosial yang saling bergantung satu sama lain yang kekuatannya berinteraksi secara terus menerus,sesekali bersama dan pada waktu yang lainnya berkontradiksi.

            2.1.1 Kebutuhan yang diperlukan oleh ekonomi pembangunan

ü  perhatian dari masyarakat maupun pemerintah untuk memicu keberhasilan perekonomian

ü     kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak untuk membantu pembangunan ekonomi lebih baik.

ü   cinta akan produk sendiri

ü  menggalakan kemiskinan menegakkan hukum demi citra bangsa yang lebih baik

ü   membuat lapangan pekerjaan lebih baik lagi demi kemajuan.

2.1.2  Cakupan ekonomi pembangunan

cakupan ekonomi pembangunan adalah semua masalah yang di hadapi oleh suatu negara dalam peningkatan ekonomi untuk pengembangan atau peningkatan pembangunan.meskipun perencanaan pembangunan merupakan aspek penting dalam kebijakan ekonomi negara-negara dunia ketiga,namun pengambilan keputusan sehari-hari pemerintah negara-negara berkembang biasanya tidak terencana dan seringkali memberikan tanggapan secara ad hoc terhadap krisis ekonomi yang muncul dan tidak terduga.dalam rangka tujuan pembangunan yang luas.

2.1.3  Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi

Ekonomi pembangunan adalah cabang ilmu ekonomi yang yang menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang dan mendapatka cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah tersebut supaya negara-negara berkembang dapat membangun ekonominya dengan lebih cepat lagi. pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang mengakibatkan pendapatan perkapita penduduk meningkat dalam jangka panjang analisis ekonomi pembangunan = permasalahan negara sedang berkembang ekonomi pembangunan merupakan cabang ilmunya,sedangkan pembangunan ekonomi adalah sebagai suatu proses yang mendorong GNP per kapita atau pendapatan masyarakat naik dalam periode waktu yang panjang
dari definisi ini terkandung tiga unsur penting dari pembangunan ekonomi yaitu:

1.    pembangunan ekonomi berupaya untuk meningkatkan pendapatan perkapita atau GNP per kapita masyarakat.

2.    pembangunan ekonomi mengandung suatu proses perubahan terus-menerus

3.    Upaya untuk meningkatkan pendapatan perkapita terus harus berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Dalam hal ini unsur yang paling penting dalam pembangunan ekonomi adalah unsur masyarakat,konsep penting lain dibahas adalah literatur2 ekonomi pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menekankan pada proses kenaikan GNP atau GDP tanpa penekanan pada peningkatan angka GNP/GDP tanpa memperhatikan pertambahan penduduk memungkinkan terjadinya kekeliruan dalam memahami kegiatan ekonomi.

2.2. Kebijakan-Kebijakan Dalam Ekonomi Pembangunan

Dalam menjaga dan memperbaiki kegiatan perekonomian di Indonesia pemerintah mempunyai berbagai macam kebijakan.di bawah ini berbagai macam kebijakan yang di lakukan pemerintah dalam perekonomian Indonesia antara lain :

2.2.1  Kebijakan Moneter

Kebijakan Moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan. Dengan kata lain,Kebijakan moneter adalah proses di mana pemerintah, bank sentral, atau otoritas moneter suatu negara kontrol suplai uang, ketersediaan uang,dan biaya uang atau suku bunga untuk mencapai menetapkan tujuan berorientasi pada pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.

Kebijakan Moneter bertumpu pada hubungan antara tingkat bunga dalam suatu perekonomian, yaitu harga di mana uang yang bisa dipinjam, dan pasokan total uang. Kebijakan moneter menggunakan berbagai alat untuk mengontrol salah satu atau kedua, untuk mempengaruhi hasil seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar dengan mata uang lainnya dan pengangguran. Dimana mata uang adalah di bawah monopoli penerbitan, atau dimana ada sistem diatur menerbitkan mata uang melalui bank-bank yang terkait dengan bank sentral, otoritas moneter memiliki kemampuan untuk mengubah jumlah uang beredar dan dengan demikian mempengaruhi tingkat suku bunga (untuk mencapai kebijakan gol). 

2.2.2       Jenis-jenis kebijakan Moneter

1)    Inflasi penargetan

Berdasarkan pendekatan kebijakan target adalah untuk menjaga inflasi , di bawah sebuah definisi tertentu seperti Indeks Harga Konsumen , dalam kisaran yang diinginkan. Target inflasi ini dicapai melalui penyesuaian berkala kepada Bank Sentral suku bunga target. Tingkat bunga yang digunakan adalah umumnya tingkat antar bank di mana bank meminjamkan kepada satu sama lain semalam untuk keperluan arus kas. Tergantung pada negara ini tingkat bunga tertentu yang bisa disebut uang bunga atau sesuatu yang serupa.

2)    Harga Penargetan Tingkat

Harga penargetan tingkat mirip dengan inflation targeting kecuali bahwa pertumbuhan CPI dalam satu tahun atas atau di bawah target tingkat harga jangka panjang adalah offset pada tahun-tahun berikutnya sehingga tingkat harga yang ditargetkan tercapai dari waktu ke waktu, misalnya lima tahun, memberikan kepastian lebih lanjut tentang masa depan kenaikan harga kepada konsumen. Dalam inflation targeting apa yang terjadi pada tahun-tahun terakhir segera tidak diperhitungkan atau disesuaikan dalam tahun berjalan dan masa depan. 

3)    Agregat Moneter

Pada 1980-an, beberapa negara menggunakan pendekatan yang didasarkan pada pertumbuhan konstan dalam jumlah uang beredar. Pendekatan ini disaring untuk memasukkan kelas yang berbeda dari uang dan kredit (M0, M1 dll). Di Amerika Serikat ini pendekatan kebijakan moneter dihentikan dengan pemilihan Alan Greenspan sebagai Ketua Fed.  Pendekatan ini juga kadang-kadang disebut monetarisme . Sementara kebijakan yang paling moneter berfokus pada sinyal harga satu bentuk atau lain, pendekatan ini difokuskan pada jumlah moneter.

4)    Nilai Tukar Tetap

Kebijakan ini didasarkan pada mempertahankan nilai tukar tetap dengan mata uang asing. Ada berbagai tingkat nilai tukar tetap, yang dapat peringkat dalam kaitannya dengan cara kaku kurs tetap adalah dengan bangsa jangkar. Di bawah sistem nilai fiat tetap, pemerintah daerah atau otoritas moneter menyatakan nilai tukar tetap tetapi tidak aktif membeli atau menjual mata uang untuk mempertahankan tingkat. Sebaliknya, tingkat dipaksakan oleh-konvertibilitas tindakan-tindakan non (misalnya kontrol modal , impor / lisensi ekspor, dll). Dalam hal ini ada tingkat pasar gelap tukar dimana perdagangan mata uang pada pasar / nilai tidak resmi.

Kebijakan ini sering turun tahta kebijakan moneter dengan otoritas moneter asing atau pemerintah sebagai kebijakan moneter di negara mengelompokkan harus menyelaraskan dengan kebijakan moneter dalam jangkar bangsa untuk mempertahankan nilai tukar. Tingkat dimana kebijakan moneter lokal menjadi tergantung pada jangkar bangsa tergantung pada faktor-faktor seperti mobilitas modal, keterbukaan, saluran kredit dan faktor ekonomi lainnya. Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :

1.    Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beedar.

2.     Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive Policy Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy).

Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain :

ü  Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)

Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.

ü  Fasilitas Diskonto (Discount Rate)

Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah duit yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum terkadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.

ü  Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)

Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.

ü  Himbauan Moral (Moral Persuasion)

Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.

2.2.3     Kebijakan fisikal

Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Atau dengan kata lain, Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Pada sektor rumah tangga(RTK), dimana rumah tangga melakukan pembelian barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan untuk konsumsi daan mendapatkan pendapatan berupa gaji, upah, sewa, dividen, bunga, dll dari perusahaan. kegiatan ekonomi dengan Pemerintah adalah rumah tangga menyetorkan sejumah uang sebagai pajak dan menerima penerimaan berupa gaji, bunga, penghasilan non balas jasa, dll. Sedangkan dengan Dunia Internasional adalah rumah tangga mengimpor barang dan jasa dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Pengaruh krisis ekonomi pada kebijakan fiskal, dimana Berdasarkan AD/ART pemerintah negara Indonesia, sebagaimana yang dipublikasikan oleh BI, untuk semester pertama tahun anggaran 2000 terlihat bahwa telah terjadi defisit anggaran yang disebabkan oleh peningkatan pengeluaran untuk subsidi dan pembayaran bunga hutang. Meski sebenarnya terjadi peningkatan penerimaan, namun ternyata besarnya peningkatan penerimaan masih jauh lebih rendah dibanding peningkatan pengeluaran. Dominasi kebijakan moneter dibanding kebijakan fiskal dan deregulasi sektor riil menyebabkan terjadinya kebijakan makro ekonomi yang tidak seimbang. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.

1). Kebijakan Anggaran / Politik Anggaran

a)    Anggaran Defisit (Defisit Budget) / Kebijakan Fiskal Ekspansif. Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keaadaan ekonomi sedang resesif.

b)    Anggaran Surplus (Surplus Budget) / Kebijakan Fiskal Kontraktif. Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan.

c)    Anggaran Berimbang (Balanced Budget). Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin.

2.4. Hubungan Antara Kebijakan Fiskal Dan Moneter

Sebagaiman kita ketahui bahwa kebijakan moneter akan mempengaruhi pasar uang dan pasar surat berharga, dan pasar uang dan surat berhargta itu akan menentukan tinggi rendahnya tingkat bunga, dan tingkat bunga akan memperngaruhi tingkat agregat. Kebijakan fiskal akan mempunyai pengaruh terhadap permintaan dan penawaran agregat, yang pada giliranya permintaan dan penawaran agregat itu akan menentukan keadaan di pasar barang dan jasa. Kondisi di pasar barang dan jasa ini akan menentukan tingkat harga dan kesempatan kerja akan menentukan tingkat pendapatan dan tingkat upah yang di harapkan. Keduanya akan memiliki umpan balik yaitu pendapatan akan memberikan umpan balik terhadap permintaan agregat dan upah harapan mempunyai umpan balik terhadap penawaran agregat dan pasar uang serta pasar surat berharga.

2.5.  Kebijakan perdagangan internasional  

Pengertian Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antarperorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. 

2.5.1  Kebijakan perdagangan bebas

Kebijakan ini menghendaki perdagangan internasional berlangsung tanpa adanya hambatan apapun dari pemerintah, baik hambatan tariff maupun hambatan kuota.

2.5. 2   Kebijakan proteksi

Ada dua alasan kuat yang mendorong lahirnya kebijakan proteksionisme, yaitu melindungi perekonomian domestik dari tindakan negara atau perusahaan asing yang tidak adil, dan melindungi industri-industri domestik yang baru berdiri (infant industry). Industri-industri domestik yang baru berdiri biasanya memiliki struktur biaya yang masih tinggi, sehingga sulit bersaing dengan industri asing yang memiliki struktur biaya rendah (karena sudah memiliki skala ekonomi yang besar). Proteksi bertujuan untuk melindungi industri domestik yang sedang berada dalam tahap perkembangan. Proteksi ini memberi kesempatan kepada industri domestik untuk belajar lebih efisien dan memberi kesempatan kepada tenaga kerjanya untuk memperoleh keterampilan. Kebijakan proteksi biasanya bersifat sementara. Ada banyak hambatan yang digunakan sebagai instrument kebijakan proteksionis. Hambata itu bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri terhadap persaingan luar negeri. Bentuk hambatan proteksionis dalam perdagangan luar negeri tersebut, yaitu sebagai berikut :

1.    Tarif 

Tarif adalah pajak yang dikenakan terhadap barang yang diperdagangkan. Efek kebijakan ini terlihat langsung pada kenaikan harga barang. Tarif yang paling umum adalah tarif atas barang-barang impor atau yang biasa disebut bea impor. Tujuan dari bea impor adalah membatasi permintaan konsumen terhadap produk-produk impor dan mendorong konsumen menggunakan produk domestik. Semakin tinggi tingkat proteksi suatu negara terhadap produk domestiknya, semakin tinggi pula tarif pajak yang dikenakan. Perbedaan utama antara tarif dan proteksi lainnya adalah bahwa tarif memberikan pemasuka kepada pemerintah sedangkan kuota tidak.

2.     Kuota
Kuota adalah pembatasan dalam jumlah barang yang diperdagangkan. Ada tiga macam kuota, yaitu kuota impor, kuota produksi, dan kuota ekspor. Kuota impor adalah pembatasan dalam jumlah barang yang diimpor, kuota produksi adalah pembatasan dalam jumlah barang yang diproduksi, dan kuota ekspor adalah pembatasan jumlah barang yang diekspor. Tindakan untuk membatasi atau mengurangi jumlah barang impor ada yang diakukan secara sukarela yang disebut sebagai pembatasan ekspor sukarela (Voluntary Export Restriction = VER). VER adalah kesepakatan antara negara pengekspor untuk membatasi jumlah barang yang dijualnya ke negara pengimpor.Tujuan dari kuota ekspor adalah untuk keuntungan negara pengekspor, agar dapat memperoleh harga yang lebih tinggi. Kuota produksi bertujuan untuk mengurangi jumlah ekspor. Dengan demikian, diharapkan harga di pasaran dunia dapat ditingkatkan.
Tujuan utama pelaksanaan kuota adalah untuk melindungi produksi dalam negeri dari serbuan-serbuan luar negeri.

3.    Dumping dan Diskriminasi harga.

Praktik diskriminasi harga secara internasional disebut dumping, yaitu menjual barang di luar negeri dengan harga yang lebih rendah dari dalam negeri atau bahkan di bawah biaya produksi. Kebijakan dumping dapat meningkatkan volume perdagangan dan menguntungkan negara pengimpor, terutama menguntungkan konsumen mereka. Namun, negara pengimpor kadang mempunyai industri yang sejenis sehingga persaingan dari luar negeri ini dapat mendorong pemerintah negara pengimpor memberlakukan kebijakan anti dumping (dengan tarif impor yang lebih tinggi), atau sering disebut counterveiling duties.

4.    Subsidi
Kebijakan subsidi biasanya diberika untuk menurunkan biaya produksi barang domestik, sehingga diharapkan harga jual produk dapat lebih murah dan bersaing di pasar internasional. Tujuan dari subsidi ekspor adalah untuk mendorong jumlah ekspor, karena eksportir dapat menawarkan harga yang lebih rendah. Harga jual dapat diturunkan sebesar subsidi tadi. Namun tindakan ini dianggap sebagai persaingan yang tidak jujur dan dapat menjurus kea rah perang subsidi. Hal ini karena semua negara ingin mendorong ekspornya dengan cara memberikan subsidi.

5    Larangan impor.

Kebijakan ini dimaksudkan untuk melarang masuknya produk-produk asing ke dalam pasar domestik. Kebijakan ini biasanya dilakukan karena alasan politik dan ekonomi.

2.5.3 Manfaat Perdangan Internasional

§   Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri
Banyak faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan hasil produksi di setiapnegara.Faktor-faktor tersebut diantaranya : Kondisi geografi,  iklim, tingkat penguasaan iptek dan lain-lain. Dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri.

§   Memperoleh keuntungan dari spesialisasi.

Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Walaupun suatu negara dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh negara lain, tapi ada kalanya lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang tersebut dari luar negeri.

§   Memperluas pasar dan menambah keuntungan.

Terkadang, para pengusaha tidak menjalankan mesin-mesinnya (alat produksinya) dengan maksimal karena mereka khawatir akan terjadi kelebihan produksi, yang mengakibatkan turunnya harga produk mereka. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal, dan menjual kelebihan produk tersebut keluar negeri.

§   Transfer teknologi modern.

Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efesien dan cara-cara manajemen yang lebih modern.

2.6. Teori-teori dalam kebijakan ekonomi pembangunan

a)    Teori Natural Rate Hypothesis, yang percaya bahwa kebijakan hanya akan efektif dan memberi dampak dalam jangka pendek saja, namun tidak akan efektif untuk jangka panjang.

b)     Teori Rational Expectation Hypothesis, yang percaya bahwa baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang, kebijakan moneter tidak akan efektif untuk memberi pemahaman yang lebih baik mengenai kedua teori tersebut, perhatikan contoh kasus berikut ini. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, untuk meningkatkan aktivitas ekonomi melalui peningkatan konsumsi masyarakat, pemerintah akan menempuh kebijakan ekspansif (kebijakan moneter longgar). Teori-teori moneter yang memberikan kontribusi bagi pematangan konsep ini meliputi teori klasik hingga teori modern, antara lain:

Ø  Teori Klasik >< Teori Keynes. Menurut teori Klasik, kebijakan moneter tidak berpengaruh terhadap sektor riil. Sedangkan menurut teori Keynes, sektor moneter dan sektor riil saling terkait melalui suku bunga. Berdasarkan perkembangan teori dan pengalaman empirik, disimpulkan bahwa dalam jangka panjang teori yang sesuai untuk dipergunakan adalah teori Klasik, sedangkan dalam jangka pendek teori Keynes lebih tepat. Kebijakan moneter hanya mempunyai dampak permanen pada tingkat harga umum (inflasi). Dengan kata lain bahwa pembenahan sektor ekonomi dapat dilakukan dengan cara pengendalian inflasi.

Ø  Teori klasik modern >< Teori Keynes. Salah satu penganut teori klasik modern, Milton Friedman, mengemukakan bahwa kebijakan rule lebih baik dibanding discretion. Pendapat tersebut bertolak belakang dengan teori Keynes. Kemudian, untuk menentukan pilihan atas rule vs discretion, target inflasi menawarkan suatu framework yang mengkombinasikan keduanya secara sistematis, yang disebut dengan constrained discretion. Karena pada dasarnya, dalam praktik kebijakan moneter tidak ada yang murni rules ataupun murni discretion.

Ø  Teori kuantitas >< Teori Keynes.
Teori Keynes mempergunakan tingkat bunga sebagai sasaran antara, sedangkan dalam teori kuantitas digunakan jumlah uang beredar. Penggunaan sasaran antara, baik berupa tingkat bunga maupun kuantitas uang, akan menyebabkan pembatasan diri terhadap informasi. Guna menghindarkan polemik ini, kebijakan target inflasi menentukan inflasi sebagai sasaran akhir. Dengan demikian target inflasi menggunakan mekanisme transmisi yang relevan, tidak harus tingkat bunga ataupun kuantitas uang. Dengan mengambil inflasi sebagai sasaran akhir, otoritas moneter dapat lebih bebas dan lebih fleksibel dalam menggunakan semua data dan informasi yang tersedia untuk mencapai sasaran, karena inflasi dipengaruhi bukan hanya oleh satu faktor.

Ø  Teori rational expectations.

Teori rational expectations menyebutkan bahwa faktor ekspektasi mempunyai peran penting, karena mempengaruhi perilaku dan reaksi para pelaku ekonomi terhadap suatu kebijakan. Kebijakan moneter hanya dapat mempengaruhi output dalam jangka pendek, karena setelah ekspektasi masyarakat berperan, output akan kembali seperti semula. Ekspektasi masyarakat inilah yang menjadi kunci keberhasilan yang harus dapat dikendalikan. Dengan penerapan target inflasi dalam kebijakan moneter, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi ekspektasi masyarakat.

Ø   Teori moneter modern.

Dalam perkembangan selanjutnya, teori moneter modern memasukkan aspek kredibilitas yang bersumber dari masalah time inconsistency. Artinya bahwa inkonsistensi dalam kebijakan moneter dapat terjadi apabila otoritas moneter terpaksa harus mengorbankan sasaran jangka panjang (inflasi) demi mencapai sasaran lain dalam jangka pendek

BAB III

PENUTUP

3.1.    Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat penyusun simpulkan bahwa Kebijakan fiskal dan moneter adalah kebijakan yang di lakukan dengan tujuan untuk mengelola isi permintaan barang dan jasa, untuk mempertahankan produksi Yang mendekati full employment dan untuk mempertahankan tingkat harga barang dan jasa agar inflasi dan deflasi tidak terjadi.Bagi negara sedang berkembang sebenarnya sulit untuk menyesuaikan antara pendapatan negara yang sedang berkembang rendah sedangkan kebutuhan untuk menyediakan barang dan jasa serta membelanjai pengeluaran yang lainya lebih besar. Sedangkan kebijakan campuran adalah merupakan campuran daari dua kebijakan bdiatas yang di lakukan dengan cara mengubah pengeluaran, pengenaan pajak ataupun jumlah uang yang beredar secara bersama-sama

3.2.    Saran

o    Sebagai warga negara Indonesia, kita harus turut serta mendukung pelaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.

o    Kita juga bisa menyampaikan saran atau kritikan kepada pemerintah melalui kotak suara yang telah disediakan atau melalui media lain.

o     Dalam membuat suatu kebijakan, pemerintah juga harus memikirkan dampak dari kebijakan tersebut untuk kesejaheraan masyarakat.

 http://kadek-merta-jiwa20011994.blogspot.com

DAFTAR PUSTAKA

http://titienuryanti.blogspot.com/2009/10/pengantar-ekonomi-pembangunan-pert-1.html

http://karimahpatryani.wordpress.com/2011/06/05/kebijakan-perdagangan-internasional/

Arsyad, Lincolin. 1992. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta:STIE YKPN
Djojohadikusumo, Sumitro. 1975. Ekonomi Indonesia. Bandung.

Herrick dan Kindleberger. 1983. Economic Development. Tokyo: McGraw Hill Kogakhusa.

Irawan dan suparmoko. 1987. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta. Liberty.
Sukirno, Sadono. 1981. Ekonomi Pembangunan. Medan: Berta Gerat.